Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota kelompok ekonomi BRICS sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi nasional. Presiden menyampaikan ini saat menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum yang digelar di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu, 17 November 2024.
Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadapnya terhadap peran Brasil sebagai salah satu anggota kunci BRICS.
"Saya telah mengirim Menteri Luar Negeri untuk menghadiri KTT BRICS di Kazan, hanya sehari setelah kabinet saya dilantik. Indonesia ingin bergabung dengan Brasil dan negara anggota BRICS lainnya" - Presiden Prabowo Subianto
Keingin Indonesia bergabung BRICS awalnya memang diungkap Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 23-24 Oktober 2024.
BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi global yang awalnya dibentuk pada 2006 untuk memfokuskan perhatian pada peluang investasi di antara negara-negara anggotanya, yaitu Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan.
Secara khusus di KTT BRICS Plus di Kazan, Menteri Sugiono menekankan solidaritas dan komitmen terhadap perdamaian global dan menggaris bawahi krisis yang berlangsung di Palestina dan Lebanon. Sugiono mengajukan beberapa langkah konkret untuk memperkuat kerjasama BRICS dan Global South.
"Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum" - Menteri Luar Negeri Sugiono
BRICS memang kerap mengundang negara-negara untuk bergabung ke dalam kelompoknya.
Kelompok negara yang diundang untuk bergabung dengan BRICS sebagai "Negara Mitra", selain Indonesia, ada Turki, Aljazair, Belarus, Kuba, Bolivia, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Thailand, Vietnam, Nigeria, dan Uganda. Pengumuman keanggotaan ini belum diresmikan saat KTT Kazan pada 23-24 Oktober lalu.
Sebagian besar dari negara-negara yang ingin bergabung dengan BRICS termotivasi oleh keinginan untuk menyamakan kedudukan global yang selama ini didominasi bias-bias kepentingan negara-negara Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat.